Inilah Poin-poin Penting Hasil Rakernas V PDIP

JAKARTA (Awall.id) – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP menghasilkan total 17 rekomendasi eksternal menyikapi situasi dinamika politik nasional dalam beberapa waktu terakhir.

Sebanyak 17 poin rekomendasi itu disampaikan berdasarkan hasil rapat internal partai yang digelar selama tiga hari mulai 24-26 Mei di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara.

Rekomendasi tersebut dibacakan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani pada hari terakhir penutupan Rakernas dan memuat sejumlah poin penting terkait arah partai ke depan.

Dari total 17 rekomendasi, beberapa di antaranya turut menanggapi pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024 lalu.

Rakernas juga membahas soal arah atau sikap politik PDIP ke depan, termasuk rencana pelaksanaan Kongres partai yang akan digelar pada April 2025.

Berikut sejumlah poin penting dari 17 rekomendasi hasil Rakernas yang dirangkum dari CNNIndonesia.com, di antaranya:

Pemilu 2024 terburuk

Rakernas V PDIP menilai Pemilu dan Pilpres 2024 sebagai Pemilu terburuk dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Puan menyoroti penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, dan praktik money politics yang kian masif.

Merespons situasi itu, PDIP merekomendasikan peninjauan ulang sistem pemilu ke depan melalui pelembagaan partai politik, penguatan pers, dan masyarakat sipil.

“Rakenas V Partai menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia,” kata Puan saat membacakan poin hasil Rakernas.

Perlu kekuatan penyeimbang

Rakernas V PDIP juga mendorong kekuatan penyeimbang atau check and balances untuk meningkatkan kualitas demokrasi. PDIP karena itu mendorong perlakuan yang adil terhadap partai yang berada di dalam dan luar pemerintahan.

“Rakenas V Partai menilai untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang (checks and balances)”.

Instruksi koalisi

Berdasarkan suara dan masukan para kader, Rakernas merekomendasikan kepada Megawati Soekarnoputri agar kerja sama politik atau koalisi hanya dilakukan dengan partai yang punya komitmen menjaga agenda reformasi.

Puan menyebut, keinginan itu disampaikan struktur kader mulai dari tingkat ranting, anak ranting, PAC, hingga hingga DPD partai.

Kader langgar konstitusi

PDIP, melalui rekomendasi yang disampaikan Puan, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas perilaku kader yang tidak menjunjung etika politik dan melakukan pelanggaran konstitusi.

Rakernas karena itu mendorong perbaikan sistem rekrutmen, pelatihan, dan kaderisasi agar perilaku kader tidak kembali terulang ke depan.

“Selanjutnya, Rakernas V Partai merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan partai, agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali,” kata Puan.(din)